Tulisan Terakhir

RPP Kelas 4 SD Matematika Revisi Kurikulum 2013 Terbaru
Rencana Pelaksanaan pembelajaran/ RPP Matematika Kurikulum 2013 Revisi Terbaru  untuk kelas 4 SD pada revisi baru ini dengan buku yang terpisah dan tidak termasuk jelasnya pada buku tematik, seperti yang kami telah sebutkan saat posting yang lalu tentang Buku Matematika Kelas 4 SD/MI Kurikulum 2013

Baca juga
RPP Kelas 4 SD Semua Tema Kurikulum 2013 Revisi Semester Genap
Karena terpisahnya tadi menjadikan RPP Matematika Kelas 4 SD Kurikulum 2013 ini juga menjadi bagian terpisah pula untuk rekan guru semua pada K13 Revisi tahun 2016 yang lalu
1.1 RPP Mate St Data dan Diagram.doc
1.2 RPP Mate St Membuat Data dan Diagram.doc
1.3 RPP Mate St Mengumpulkan Data.doc
1.5 RPP Mate St Ujian.doc
1.4 RPP Mate St Menyajikan data dan Presentasi.doc
2.1 RPP Mate St Faktor angka 1-10.doc
2.2 RPP Mate St Faktor angka 10 - 30.doc
2.3 RPP Mate St Faktor Persekutuan.doc
2.4 RPP Mate St Kelipatan.doc
2.5 RPP Mate St Kelipatan angka 5 sampai 9.doc
2.6 RPP Mate St Kelipatan Persekutuan.doc
2.7 RPP Mate St Ujian.doc
3.3 RPP Mate St Ujian.doc
4.4 RPP Mate St KPK 2 Bilangan.doc
3.1 RPP Mate St Bilangan Prima.doc
4.7 RPP Mate St FPB 3 Bilangan.doc
4.2 RPP Mate St FPB 2 Bilangan.doc
4.1 RPP Mate St FPB.doc
4.3 RPP Mate St KPK.doc
3.2 RPP Mate St Faktor Prima dan Faktorisasi Prima.doc
4.9 RPP Mate St Ujian Harian.doc
5.8 RPP Mate St Ujian.doc
4.5 RPP Mate St Implementasi (FPB).doc
6.7 RPP Mate St Ujian.doc
4.8 RPP Mate St KPK 3 Bilangan.doc
6.1 RPP Mate St Pecahan Biasa.doc
5.2 RPP Mate St Pengukuran Panjang.doc
6.3 RPP Mate St Desimal.doc
4.6 RPP Mate St Implementasi (KPK).doc
5.4 RPP Mate St Pengukuran panjang dan pembulatan.doc
6.2 RPP Mate St Pecahan Campuran.doc
RPP Matematika Tema FPB dan KPK.doc
RPP Matematika Tema Bilangan Prima.doc
5.3 RPP Mate St Pengukuran Berat.doc
5.5 RPP Mate St Pengukuran Berat.doc
5.1 RPP Mate St Pembulatan.doc
5.6 RPP Mate St Pengukuran Berat 1.doc
5.7 RPP Mate St Pengukuran Berat 2.doc
6.4 RPP Mate St Operasi Persen.doc
6.5 RPP Mate St Mengubah Pecahan.doc
6.6 RPP Mate St Bereksplorasi Penj dan Pengurangan.doc

Modul Panduan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Semua Jenjang Sekolah
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang sebelumnya mengganti istilah dan mengisi kegiatan Full Day School yang terdiri dari Konsep dan Pedoman PPK, Panduan Penilaian PPK, Modul Pelatihan PPK bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Komite Sekolah, serta Pedoman Pelaksanaan Pelatihan Calon Pelatih PPK.

Buku modul pelatihan ini didesain sebagai panduan teknis bagi fasilitator dan peserta pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang di dalamnya berisi modul-modul sesuai dengan fokus materi yang disebut dengan modul 1 sampai dengan modul 7 dengan alokasi waktu sekitar 1 jam, paling banyak 6 jam, tergantung dengan kebutuhan.

Fasilitator bisa mendesain pemanfaatan modul-modul berdasarkan tema sesuai dengan sasaran peserta pelatihan dan alokasi waktu yang tersedia. Akan lebih baik bila di sebuah sekolah, seluruh pemangku kepentingan pendidikan memperoleh pelatihan seluruh modul secara lengkap. Namun demikian, modul pelatihan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

Baca juga
Contoh Jadwal Full Day School

PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Hal ini menuntut lembaga pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik secara keilmuan dan kepribadian, berupa individu-individu yang kokoh dalam nilai-nilai moral, spiritual dan keilmuan. Memahami latar belakang, urgensi, dan konsep dasar PPK menjadi sangat penting bagi kepala sekolah agar dapat menerapkannya
sesuai dengan konteks pendidikan di daerah masing-masing.
Konsep_dan_Pedoman_PPK
Modul_PPK_bagi_Guru
Modul_PPK_bagi_Kepsek
Modul_PPK_bagi_Komite
Modul_PPK_bagi_Pengawas
Panduan_Penilaian_PPK
Pedoman_Pelaksanaan_TOT_PPK

Guru BK ada di SD Ini, Panduan Operasional Bimbingan Konseling Sekolah Dasar
Guru bimbingan dan konseling atau konselor di Sekolah Dasar dapat diangkat dengan cakupan tugas pada setiap sekolah atau di tingkat gugus sekolah untuk membantu guru mengembangkan potensi dan mengentaskan masalah peserta didik. Guru bimbingan dan konseling atau konselor di tingkat gugus berkantor di sekolah induk yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dalam kondisi sekolah induk tidak memiliki ruang yang cukup, maka berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan atau unit pendidikan yang setingkat (Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014, Lampiran butir V.A).

Peserta didik/konseli adalah subyek utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu memahami karakteristik peserta didik/konseli sebagai dasar pertimbangan dalam merancang dan melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Oleh karena itu, pemahaman guru bimbingan dan konseling atau konselor, guru kelas dan guru mata pelajaran secara mendalam terhadap karakteristik peserta didik/konseli merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guru bimbingan dan konseling atau konselor

DOWNLOAD DISINI

Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian Tahun 2017 Semua Jenjang
Sasaran Fasilitasi Sarana Kesenian di Satuan Pendidikan Tahun 2017 adalah satuan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD dan SDLB), sekolah menengah pertama (SMP dan SMPLB), dan sekolah menengah atas (SMA, SMALB, dan SMK) pada tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia yang mengajukan proposal dan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk.

C. Kriteria Sekolah Calon Penerima
1. Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa/SDLB, dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/SMPLB, SMA/K, SMALB, baik negeri maupun yang dikelola oleh masyarakat (swasta);
2. Memiliki jumlah siswa paling sedikit 60 (enam puluh) siswa/i untuk SD; 30 (tiga puluh) siswa/i untuk SMP; 10 (sepuluh) siswa/i untuk SDLB; 5 (lima) siswa/i untuk SMPLB, 30 (tiga puluh) siswa/i untuk SMA/K; dan 5 (lima) siswa/i untuk SMALB;
3. Belum pernah menerima bantuan yang sejenis dalam kurun waktu 5 tahun.

Penerima bantuan Fasilitasi Sarana Kesenian pada sekolah yang memiliki:
1. Guru/Pelatih Seni;
2. Ekstrakurikuler Bidang Seni; dan
3. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemanfaatan bantuan sarana kesenian.

D. Persyaratan Administrasi
Syarat-syarat bagi calon penerima fasilitasi yaitu:
1. Mengajukan proposal permohonan bantuan yang diketahui komite sekolah dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
2. Mencantumkan nama sekolah, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan alamat sekolah yang lengkap;
3. Mencantumkan Fotocopy NPWP atas nama sekolah; dan
4. Melampirkan foto papan nama sekolah, foto gedung sekolah, foto alur komando (struktur organisasi), foto kegiatan siswa/i di sekolah (diutamakan kegiatan kesenian), foto alat kesenian yang dimiliki dan foto ruang penyimpanan alat kesenian;
5. Melampirkan profil lengkap pengajar yang akan mengajarkan sarana kesenian yang diusulkan.
6. Melampirkan pernyataan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh kepala Sekolah (lampiran 17); dan
7. Membuka rekening pada bank yang telah ditunjuk sebagai Bank Penyalur Bantuan Pemerintah Fasilitasi Sarana Kesenian di Sekolah

Selengkapnya
DOWNLOAD

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget