Articles by "INFO PENDIDIKAN"

Sekolah Aman Dan Nyaman Harus di Wujudkan Seperti ini Konsepnya
Informasi kontak pelaporan
Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan sekolah (Pelibatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Seluruh Ekosistem Pendidikan) yang mendasari terbentuk nya Sekolah Aman yang pada implementasinya di sekolah salah satu nya terbentuknya kepengurusan dalam SK Pembentukan Sekolah Aman, yang selama ini belum ada intervensi khusus dari negara terhadap kejadian tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Selama ini memang belum ada regulasi secara khusus dan tegas yang mewajibkan negara hadir dalam mengatasi tindak kekerasan di lingkungan sekolah, belum ada kanal pelaporan dan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah, Belum ada usaha koordinasi antar pelaku dalam ekosistem pendidikan untuk saling mendukung dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 hadir dalam lingkup:
A. Upaya Penanggulangan terhadap:
1. Tindak kekerasan terhadap siswa
2. Tindak kekerasan yang terjadi di sekolah
3. Tindak kekerasan dalamkegiatan sekolah yang di luar sekolah
4. Tawuran antar pelajar
B. Sanksi
C. Upaya Pencegahan oleh Sekolah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah

Penanggulangan
Baik di sekolah maupun dalam kegiatan luar yang dilakukan oleh sekolah pelibatan dalam fungsi sebagai berikut;

a. Sekolah
Melaporkan kepada orang tua/wali siswa setiap terjadi kekerasan, serta
melapor kepada dinas pendidikan dan aparat penegak hukumdalamhal
yang mengakibatkan luka fisik berat/cacat/kematian;
• Melakukan identifikasi fakta kejadian dan menindaklanjuti kasus secara
proporsional sesuai tingkat kekerasan;
• Menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan.
• Memfasilitasi siswa mendapatkan perlindungan hukumatau pemulihan.

b. Pemerintah Daerah
• Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independen untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, juga berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan/atau psikolog;
• Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah;
• Menjamin terlaksananya pemberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.

c. Kemdikbud
• Membentuk timpenanggulangan independen terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat       fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat
• Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah;
• Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.

Uji kompetensi Guru untuk Tahun 2015 telah berlalu, UKG yang diikuti semua Guru baik PNS atau pun NON PNS diseluruh Indonesia terlaksana secara ideal, hanya saja jika kita bicara hasil hal ini tentu saja masih dibawah target Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud yang telah awal merilis baca Target kelulusan UKG dari Tahun ke Tahun pada Hasil UKG tahun 2015 juga masih belum bisa dikatakan terpenuhi standar kelulusan yang diharapkan artinya masih dibawah pasing grade yang ditentukan, seperti berita yang kami kutip dari laman okezone, Menteri Anies memamparkan secara umum hasil UKG tahun 2015.
Inilah Hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015

"Rata-rata UKG nasional 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94," ujarnya di Kemdikbud, Rabu (30/12/2015).

Anies menuturkan, dari 2,9 juta peserta UKG, terdapat 3.805 orang yang mendapat nilai di atas 91. Dia berjanji akan menyampaikan hasil UKG secara lebih lengkap pada pertengahan Januari 2016.

"UKG seperti bercermin. Dari hasil itu akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. Pengembangan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru," tuturnya.

Walaupun demikian adanya hasil UKG yang dijadikan potret untuk kompetensi Guru di Negeri ini, Mendikbud secara jelas mengakui rata-rata UKG masih dibawah standar dari nilai yang ditentukan saat ini.

Namun Sebanyak tujuh provinsi mendapat nilai terbaik dalam penyelenggaraan uji kompetensi guru (UKG) tahun 2015. Nilai yang diraih tersebut merupakan nilai yang mencapai standar kompetensi minimum (SKM) yang ditargetkan secara nasional, yaitu rata-rata 55.
Tujuh provinsi tersebut adalah
DI Yogyakarta (62,58),
Jawa Tengah (59,10),
 DKI Jakarta (58,44),
Jawa Timur (56,73),
Bali (56,13),
Bangka Belitung (55,13),
Jawa Barat (55,06).

Selain tujuh provinsi di atas yang mendapatkan nilai sesuai standar kompetensi minimum (SKM), ada tiga provinsi yang mendapatkan nilai di atas rata-rata nasional,
yaitu
Kepulauan Riau (54,72),
Sumatera Barat (54,68),
dan Kalimantan Selatan (53,15) (sumber Kemdikbud)

UKG Bagai Cermin untuk memperbaiki peta kompetensi guru, dalam hal ini akan banyak mungkin terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan Kemdikbud.

Kurikulum 2013 kabar kian santer akan digantikan Kurikulum Nasional, sejatinya kita para guru, saya termasuk bapak/ibu semua tak ingin gagal memaknai maksud bahasa dari istilah Kurikulum Nasional yang sebenarnya bukan istilah baru, hingga memunculkan pemahaman akan ada perubahan untuk Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional.

Pada berita berita yang kami lansir dari laman resmi Kemdikbud secara tegas Menteri Anies membantah untuk kebenaran info Kurikulum 2013 digantikan Kurikulum Nasional, mari kita simak penjelasan Mendikbud pada sedikit kutipan konfirmasi ketegasan beliau.

Mendikbud mengatakan  "setidaknya ada dua aspek yang dievaluasi dalam Kurikulum 2013, yaitu desain Kurikulum 2013 dan dokumen Kurikulum 2013. Implementasi Kurikulum 2013 saat ini masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu hasil evaluasi Kurikulum 2013.
Mendikbud Jelaskan Beda Kurikulum Nasional Dan Kurikulum 2013

"Mendikbud juga membantah kabar yang beredar mengenai penggantian nama Kurikulum 2013 menjadi Kurikulum Nasional. Kurikulum nasional, katanya, bukanlah nama baru dari Kurikulum 2013, melainkan bermakna bahwa kurikulum tersebut berlaku secara nasional. “Tidak ada Permendikbud yang menyebut tentang Kurikulum Nasional,” tegasnya. 

Menteri Anies menuturkan, implementasi Kurikulum 2013 akan tetap dilanjutkan sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dirampungkan Kemendikbud. “Kita ingin proses perbaikan kurikulum tidak dipandang sebagai satu-satunya cara meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ini hanya salah satu caranya,”  Sumber lihat Kemdikbud go.id

Ada dan hadirnya seorang Guru memang menjadi pelita bagi perkembangan bangsa ini, namun kehadiran sosok seorang guru sejatinya bukan melahirkan seorang profesor, doktor, atau bahkan sarjana-sarjana bukan itu tujuan utama akan kehadiran seorang Guru, bahkan lebih dari itu sosok Guru hadir memiliki tujuan mulia yang jauh lebih vital dari melahirkan seorang Sarjana.

Kadang kala begitu bangganya seorang Guri ketika banyak siswa-siswa yang didiknya sudah menjadi Sarjana atau bahkan menjadi seorang pejabat, hal itu sangatlah wajar namun disebalik itu Menteri Pendidikan Kebudayaan Anies Baswedan menjelaskan akan peran vital utama akan kehadiran dseorang Guru itu seperti apa sejatinya dan untuk apa?  berikut kami kutip pernyataan Mendikbud dari laman kemdikbud.go.id "Kehadiran Guru Bukan Untuk Lahirkan Sarjana"
Kehadiran Guru Bukan Untuk Melahirkan Sarjana Atau Penghapal

"Kehadiran kita (guru) di dunia pendidikan bukan untuk menghasilkan sarjana, bukan untuk menghasilkan penghapal," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan pada ceramah umum bertema "Strategi Pengembangan Mutu Pendidikan Nasional di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tengah, Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (17/12/2015).

Mendikbud mengemukakan, seorang peserta didik dikatakan sukses dalam belajar jika dia berhasil menjadi pembelajar, mencintai belajar, dan menuntut ilmu. Hal ini, kata dia, berbeda dengan bersekolah. "Pembelajar itu artinya di mana saja dia memperoleh pengalaman maka dia bisa mengambil hikmahnya," katanya.

Menurut Menteri Anies, agar anak-anak menjadi seorang pembelajar maka gurunya pun harus seorang pembelajar. Kalau gurunya tidak pembelajar, kata dia, maka jangan harap muridnya pembelajar. "Karena itu, kita semua para guru, pendidik harus belajar," ujarnya.

Guru memang menjadi sosok kunci utama keberhasilan pendidikan, selalu diyakini dan dinyatakan mampu membawa peserta didiknya menjadi seorang pembelajar yang baik. Kehadiran guru memiliki peran penting yang tak bisa dinampikkan untuk dunia pendidikan.

Kembali Ke Kurikulum Tahun 2006 Info Menyesatkan,  Mendikbud Pertimbangkan Langkah Hukum

Info yang menyesatkan perihal kembalinya ke Kurikulum KTSP 2006 Pada Tahun 2016 membuat Menteri Anies kesal, hal itu wajar saja begitu mudahnya memanipulasi informasi hingga efeknya seolah-olah Kemdikbud tak tegas dengan kebijakan yang telah dibuat, Penghentian sementara demi persiapan untuk melanjutkan Kurikulum 2013 tidak serta merta pun menghentikan sepenuhnya ini terbukti sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkannya.

Beragam persoalan terkait hadirnya Kurikulum 2013 yang sifatnya dadakan dan banyak konten materi yang belum sesuai, hal itu pun dikeluhkan para guru, guna menjawab keluhan itu Kemdikbud memberikan kebijakan yang begitu baik dengan menangguhkan sementara untuk persiapan yang nantinya juga akan kembali pada kurikulum 2013 dengan waktu yang telah ditentukan.

Pada siaran pers Kemdikbud yang kami kutip pada laman kemdikbud.go.id

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menyesalkan manipulasi pemberitaan melalui media daring dan media sosial terkait penerapan kembali kurikulum tahun 2006 pada tahun 2016. Sementara berita tidak benar itu berasal dari tautan berita lama ( 2014) yang diunggah kembali. Ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bertajuk Rancangan Anggaran 2016, Senin malam (14/12/2015), Mendikbud mengungkapkan, pemberitaan itu adalah manipulasi informasi, yang dapat menimbulkan kebingungan.

“Ini tindakan sangat tidak terpuji, manipulasi informasi, sedang dipertimbangkan untuk menempuh tindakan hukum,” ujarnya, di Jakarta, Senin (14/12/2015).


Sebagai informasi, ada beberapa situs dan akun media sosial Facebook yang gencar menghembuskan isu mengenai penerapan Kurikulum 2006 dengan judul pemberitaan " Semua Sekolah Wajib Kembali ke Kurikulum 2006, Mulai Semester Genap Tahun 2015." Pemberitaan tidak benar itu telah pernah diunggah pada awal Desember 2014, kemudian diunggah kembali pertengahan Desember 2015 sehingga mengesankan sebagai berita Baru mengenai kebijakan baru Kemendikbud.

Mendikbud mengungkapkan akan mempertimbangkan langkah hukum atas lansiran media daring yang berisi penerapan kurikulum tahun 2006 tersebut.“Kami mempertimbangkan langkah hukum karena diposting di website, pengunjung website jadi tinggi, rating iklan meningkat. Itu menjangkau yang salah, karena berita tidak benar,” tegas Menteri Anies

Mendikbud menegaskan untuk tidak mengembalikan kurikulum kepada kurikulum tahun 2006. “Tidak pernah ada rencana (kurikulum) kembali ke tahun 2006, mengenai penerapan dua kurikulum itu adalah peralihan kurikulum ada periode transisi. Sehingga, ada sekolah yang secara bertahap menerapkan, ada yang belum,” jelas Mendikbud Anies.

Perkembangan penerapan kurikulum 2013,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013 menjelaskan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama tahun pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua tahun pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari
Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013. Batas waktu penggunaan kurikulum tahun 2006 adalah paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013.

Satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan pelatihan dan pendampingan bagi kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengawas satuan pendidikan. Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud adalah bertujuan meningkatkan penyiapan pelaksanaan Kurikulum 2013

Perbedaan Juknis BOS Tahun 2016 Dan Tahun 2015

Meski masih berupa draft Juknis BOS Tahun 2016 nampak sudah final kebijakan jika perhatikan pada beberapa draft dan juknis yang telah dirilis Kemdikbud seperti pada masa-masa tahun lalu, jika pun terjadi perubahan dalam juknis tentu akan diterbitkan revisi baru. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
  • Umum
Meringankan biaya pendidikan dalam rangka Wajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan mempercepat pencapaian SPM dan SNP;
  • Khusus
Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik di sekolah negeri;
Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dan meringankan beban siswa lainnya di sekolah swasta.

Bapak/Ibu Guru semua dalam beberapa Juknis BOS 2016 ada sedikit perbedaan jika kita banding antara Juknis BOS Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perbedaan Juknis BOS Tahun 2015 dan Tahun 2016 diluar ini yang lain berarti sama

Sasaran Penerima
Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional
Sasaran Kebijakan Sekolah Kecil

Bagi sekolah swasta, minimal sudah memiliki izin operasional selama 3 tahun.

Dasar Penetapan Alokasi Final
Alokasi final untuk perhitungan lebih/kurang ditetapkan dengan dasar berikut:
Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30  Januari;
Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  30 April;
Triwulan 3 dan triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 30 Oktober.

Pengembangan Perpustakaan
Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;

Honor operator Dapodikdasmen.  Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan;
Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan); Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD

Pengembangan Profesi G/TK
Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;

Larangan Penggunaan Dana
Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.

Selengkapnya silahkan Bapak/Ibu Unduh pada link dibawah ini



Qualified Teachers (Pendidikan Guru di Indonesia)
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

(2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Guru dalam Jabatan Adalah guru Yang diangkat SEBELUM berlakunya Undang-Undang No 14/2005 Yang Belum memenui Syarat sebagaimana tercantum padal Pasal 8

(1) Pemerintah Mulai melaksanakan Program sertifikasi Pendidik pagar lama hearts Waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini Label.

(2) Guru Yang Belum memiliki kualifikasi akademik Dan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud PADA Undang-Undang Suami wajib memenuhi kualifikasi akademik Dan Sertifikat Pendidik pagar lama 10 (Sepuluh) Tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini Label.

Berkualitas Guru (Pendidikan Guru di Indonesia)
Guru Profesional
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani rohani Dan, Serta memiliki kemampuan untuk review mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 8 UU14 / 2005 Guru & Dosen

Kompetensi
Kompetensi meliputi pedagogik Kompetensi, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi sosial, Dan Kompetensi profesional Yang TIMAH melalui Pendidikan Profesi
Pasal 10 UU14 / 2005 Guru & Dosen

Sertifikat Pendidikan
(1) Sertifikat Pendidik diberikan Kepada Guru Yang Telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi Pendidik diselenggarakan Diposkan Perguruan Tinggi Yang Program memiliki Pengadaan Tenaga kependidikan Yang Terakreditasi Dan Diposkan ditetapkan Pemerintah.
(3) Sertifikasi Pendidik dilaksanakan SECARA Objektif, transparan, akuntabel Dan.
Pasal 11 UU14 / 2005 Guru & Dosen

Kualifikasi Akademik
Kualifikasi akademik TIMAH melalui Pendidikan Tinggi Program Program sarjana diploma empat dalam ATAU
Pasal 9 UU14 / 2005 Guru & Dosen

Hak Pemilik Sertifikat
SETIAP orangutan Yang Telah memperoleh Sertifikat Pendidik memiliki kesempatan Yang sama untuk review diangkat Menjadi guru PADA Satuan Pendidikan Tertentu
Pasal 12 UU14 / 2005 Guru & Dosen
Standar Pendidikan Guru Terhitung  sejak 30 Desember  2005
Qualified Teachers (Pendidikan Guru di Indonesia)
Guru Profesional
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Pasal 8 UU14/2005 Guru & Dosen

Kompetensi
Kompetensi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi
Pasal 10 UU14/2005 Guru & Dosen

Sertifikat Pendidikan
(1)  Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
(2)  Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3)  Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pasal 11 UU14/2005 Guru & Dosen

Kualifikasi Akademik
Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat
Pasal 9 UU14/2005 Guru & Dosen

Hak Pemilik Sertifikat
Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu
Pasal 12 UU14/2005 Guru & Dosen

Pendidikan Profesi
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Penjelasan Pasal 15 UU20/2003 Sisdiknas

Guru yang diangkat sampai 2005 berstatus sebagai Guru Tidak Tetap (GTT). Untuk menjadi guru tetap harus diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (Yayasan atau Pemda)

Guru yang diangkat pada tanggal 1 Januari 2006 atau setelah itu disertifikasi melalui program PPG yang  dibiayai  sendiri oleh guru yang bersangkutan  atau program afirmasi dibiayai Pemerintah/pemerintah daerah/Yayasan

Sumber Presentasi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Bandung, November 2015



Inilah Hasil UKA-UKG Dan Passing Grade Tiap Tahun Nya

Berbicara UKG atau Uji kompetensi Guru lebih baik dan lebih masif nya kita perhatikan hasil UKG dan target pencapaian atau grade target kemdikbud pada tiap tahunnya yang sudah di mulai, untuk itu dalam PKB posting yang lalu bagaimana kita memaksimalkan fungsi e-PKB Guru Untuk Belajar Mandiri . Beranjak dari hal tersebut guna mengetahui dan masa depan target Kemdikbud dalam hal ini Ditjen GTK dan mengambil referensi data yang lalu terkait Hasil UKG, Lihat data yang kami lansir dari Kemdikbud ini.
Inilah Hasil UKA-UKG Dan Passing Grade Tiap Tahun Nya
Hanya 192 orang dari total 1.611.251 orang guru yang memiliki skor 90-100. Lebih dari 1.3 juta orang guru memiliki skor dibawah 60 dari total skor 100.

Bisa diambil referensi begitu jauh standar yang ideal Guru-Guru Kita dalam grade UKG yang ditetapkan dan bertolak dengan hasil yang ada pada tahun sebelumnya. dan tak ada kata lain selain bagi para pendidik ini terus meningkatkan kompetensi masing-masing.

Passing Grade Uji Kompetensi Guru terus mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun dalam Roadmap yang dijabarkan Ditjen GTK Kemdikbud, kita ambil saja data dari presentasi simposium yang lalu akan grade item yang di sebutkan pada tahun ke tahun sebagai berikut:
Passing Grade UKG Dari Tahun Ke Tahun

Base Line Tahun 2014 = 4.7
Target Tahun 2015 = 5.5
Target Tahun 2016 = 6.5
Target Tahun 2017 = 7.0
Target Tahun 2018 = 8.0

Hingga jika kita ambil kesimpulannnya adalah sebagai berikut:
Peningkatan Nilai Rata-Rata  Kompetensi Pengetahuan dan Keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mencapai 8.0

e-PKB Pastikan Guru Bisa Belajar Mandiri

Mekanisme Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Perencanaan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan elektronik pengembangan keprofesian berkelanjutan (e-pkb), dalam roadmap yang sedang,tengah dan akan berjalan ini pada mekanisme pengembangan profesi guru Ditjen GTK telah memaparkan sebagai berikut penjabarannnya.
Catatan :
  • SKG = Standar Kompetensi Guru
  • PKK = Penilaian Kompetensi dan Kinerja
  • UKG = Uji Kompetensi Guru
  • PKG = Penilaian Kinerja Guru
PKK   Penilaian Kompetensi Kinerja, Meliputi
PKG,  Penilaian Kinerja Guru
 UKG Uji Kompetensi Guru
Prestasi Belajar Siswa
tiga kriteria diatas akan menjadi dalam satu kesatuan Raport Guru dalam berbagai kebijakan akan jadi pertimbangan Insentif Berbasis Kompetensi dan Kinerja.

UKG merupakan penjabaran bentuk uji tertulis terhadap kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sementara PKG Obeservasi terhadap:
Kompetensi Pedagogi
Kompetensi profesional
Kompetensi Sosial
Kompetensi Kepribadian

Yang akan dinilai oleh
1. Kepala Sekolah
2. Pengawas
3. Komite Sekolah
4. Siswa
5. Dunia Usaha dan Industri

Mekanisme Pengembangan Keprofesian dalam e-PKB atau elektronik pengembangan keprofesian berkelanjutan,  Menu e-PKB 40% e-PKB dilaksanakan secara mandiri di rumah maupun di sekolah baik jenjang TK, SD,SMP,SMA dan SMK.

Dan Pada Kelompok Kerja sebagai salah satu wadah peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan profesinya yang saat ini
KKG
MGMP
KKKS/KKPS
KKPS/MKPS

20 % (persen) e-PKB dilaksanakan pada kelompok kerja GTK dengan mendapatkan dana langsung dan pendampingan dari instruktur yang terlatih (NCT, PCT, dan DCT)
GTK mengikuti PKB dengan menu yang tersedia sesuai dengan skor UKG1 untuk mencapai UKG2. Apabila target skor UKG2 tercapai  GTK selesai mengikuti PKB. Apabila tidak, GTK harus mengulang PKB sampai UKG2 tercapai

Pengembangan Modul PKB, Modul Selalu di Review dan di Kembangkan Oleh Widyaiswara PPPPTK, Jumlah Widyaiswara 656 di seluruh PPPPK Tiap tahun Memperbaharui Modul

Program Widyaiswara
*Min 1 WI satu modul tiap tahun
*Modul baru atau pembaharuan
*Bisa juga modul interaktif
*Hasil karya (modul) dilombakan
*Penghargaan OJT ke LN
*Penghargaan Short Course LN

Tiga Skenario Kemdikbud Atasi Gangguan Asap

Asap tebal yang menyelimuti sebagian Republik Indonesia menjadi perhatian khusus pada bidang pendidikan, hal ini dikarenakan tebalnya kabut asap sangat mengganggu kesehatan manusia tak terkecuali kesehatan siswa pada dunia pendidikan.

Himbauan dan arahan dari stakeholder terkait mengingatkan kadar ISPU asap pada suatu daerah yang jika melebih ambangnya maka sekolah harus diliburkan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi pada kesehatan akibat kabut asap ini.

Persoalan atau solusi akan kabut asap ini tidak serta merta menjadi solusi yang klop untuk meliburkan sekolah, yang jadi pertanyaan bagaimana proses belajar mengajarnya? sejauh mana ketinggalan materi dalam pembelajaran dan tentunya memiliki dampak pada Ujian Sekolah/UN, UAS serta lainnya.

Strategi kemdikbud perlu kita perhatikan bersama, dalam surat edaran yang telah di kirim ke dinas-dinas pendidikan tiap daerah jelasnya ada tips khusus kemdikbud untuk mewujudkan solusi-solusi baru akan dampak lainnya dari hilangnya proses kegiatan belajar mengajar dan materi pelajaran yang terabaikan akaibat kabut asap ini.




Diharapkan, dengan adanya skenario tersebut ketuntasan belajar siswa tercapai. Merekapun terhindar dari gangguan asap yang semakin mengkhawatirkan

Soal Ujian Nasional pada tahun 2016 nanti diyakinkan akan mengalami perubahan yang cukup mendasar hal ini guna terus meningkatkan kemampuan berpikir yang lebih meningkat lagi bagi siswa, dan kaitan ini pun jadi salah satu masuk perguruan tinggi.

Pada berita yang kami lansir dari Kompas.com Soal UN Berubah tahun 2016 mengenai bentuk baru soal UN 2016 adalh seperti paparan berikut.
Berubah Inilah Bentuk Baru Soal UN Tahun 2016
Soal-soal untuk ujian nasional menurut rencana akan berubah mulai 2016 guna menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi murid. Untuk menghasilkan butir-butir soal yang lebih berkualitas, model naskah soal akan dibuat sekelas The Graduate Record Examination dan The Scholastic Aptitude Test.
”Nanti akan kami undang para pembuat naskah soal GRE (The Graduate Record Examination) dan SAT (The Scholastic Aptitude Test) untuk memberikan pelatihan. Namun, ini baru akan kami lakukan tahun depan. Kalau sekarang sudah terlalu mepet waktunya,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Sabtu (10/1).

Terkait dengan rencana penggunaan hasil ujian nasional (UN) sebagai salah satu ”tiket masuk” perguruan tinggi negeri melalui jalur nontes, Anies menegaskan, hal itu belum ada keputusan. Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) terpisah, persoalan itu tak mudah diselesaikan karena butuh penyesuaian di antara dua kementerian. ”Nanti akan disinkronkan dengan kebutuhan Kemristekdikti,” ujar Anies.

Perguruan tinggi

Nilai hasil UN masih dapat dikatakan dipercaya oleh perguruan tinggi negeri, paling tidak hasil UN tahun lalu, karena pelaksanaan yang relatif ”bersih” dari kecurangan. UN yang merupakan tes dengan soal-soal berstandar nasional dianggap lebih obyektif dibandingkan dengan nilai rapor hasil penilaian guru dan sekolah. Pengalaman perguruan tinggi negeri tersebut dikemukakan Ketua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2015 yang juga Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab, saat dihubungi, Sabtu.

Jika penyelenggaraan UN bisa dipercaya karena bersih dari kecurangan, lanjut Rochmat, perguruan tinggi negeri bersedia mengakui dan menggunakan hasil UN sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penerimaan calon mahasiswa baru, terutama untuk seleksi penerimaan calon mahasiswa tanpa tes.

”Selama tesnya terstandar dan kredibel, itu lebih baik daripada hanya nilai guru di rapor. Standar setiap sekolah beda-beda sehingga nilai 9 di rapor sebuah sekolah A tidak akan sama dengan nilai 9 di sekolah B. Tidak adil memperbandingkan rapor antarsekolah,” kata Rochmat.

Menurut rencana, peluncuran SNMPTN 2015 pada 15 Januari 2015. Pendaftaran peserta didik untuk jalur seleksi tanpa tes dibuka mulai Februari 2015.

Secara terpisah, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Zainal Arifin Hasibuan mengatakan, meski fungsi UN sebagai penentu kelulusan sudah dihapus, fungsi-fungsi lain tetap dipertimbangkan, seperti sebagai alat pemetaan kondisi pendidikan di Indonesia. Penyelenggaraan UN diharapkan lebih bersih dari berbagai kecurangan. (LUK)

Pada penerimaan peserta didik baru saat ini hanya berdasarkan pada Usia terutama jenjang Sekolah Dasar, pada ketentuan sebagaimana dimaksud PPDB pada usia 7 Tahun, wajib diterima, pada usia 6 tahun dapat diterima dan pada usia diatas 5 tahun namun masih dibawah 6 tahun, harus pakai surat rekomendasi Psikolog profesional atau bisa ditentukan dengan rapat sekolah jika Psikolog yang dimaksud tak ada pada daerah tersebut.
Selengkapnya silahkan baca Peraturan batas Usia dalam PPDB

Pada peraturan tersebut sama sekali tak ada singgungan kewajiban antara Jenjang TK dan SD ada nya syarat untuk masuk SD Harus TK lebih awal, semua terfokusu pada Usia, Usia syarat untuk masuk sekolah jenjang SD.

Pada berita yang kami lansir  Dari JPPN Kemendikbud tahun depan mewajibkan siswa mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD) yakni TK dan kelompok bermain, sebelum masuk SD.

Alasannya, pembelajaran setahun sebelum SD diwajibkan oleh Badan urusan pendidikan di PBB; UNESCO. Mendikbud Anies Baswedan mengatakan mereka sudah mengkaji kebijakan dari UNESCO tersebut.

"UNESCO memang mengharuskan anak-anak belajar dulu satu tahun sebelum masuk SD," katanya di Jakarta kemarin. Nah proses belajar satu tahun pra-SD itu diwadahi di TK. Namun, Anies mengatakan kewajiban mengikuti program TK secara nasional belum bisa diterapkan tahun ini.

Sebagai permulaan Kemendikbud menjalankan program rintisan wajib PAUD. Program ini rencananya akan digulirkan di 83 kabupaten atau kota yang angka partisipasi kasar (APK) PAUD lebih dari 90 persen. "Program rintisan ini akan dievaluasi. Hasilnya akan menjadi landasan kebijakan lebih lanjut," jelas dia.

Anies mengatakan saat ini jumlah sarana pendidikan anak usia dini (TK dan kelompok bermain) masih sekitar 73 ribu unit. Menurut mantan rektor Universitas Paramadina itu, jumlah unit infrastruktur PAUD itu masih kurang.

"Jadi strateginya adalah, kami pastikan dulu jumlah sekolahnya cukup," tandasnya. Baru setelah itu bisa diputuskan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

Selain urusan fisik atau infrastruktur sekolah, Anies mengatakan akan merombak kurikulum atau metode belajar di TK. Dia mengatakan saat ini anak-anak di TK sudah cenderung diajari materi baca, tulis, dan hitung (calistung). Ketika nanti jenjang TK menjadi bagian dari program wajib belajar, materi calistung di TK akan direduksi bahkan dihapus.

Wajib TK Sebelum Masuk SD Pada Tahun 2016"TK itu kami kembalikan ke taman. Porsi anak-anak bermain akan kembali diperbanyak," katanya. Anies menegaskan ketika TK nanti menjadi bagian dari wajib belajar, seluruh gurunya juga harus mematuhi bahwa konten bermain sambil belajar harus diperkuat. Kondisi yang terjadi di TK pada umumnya saat ini adalah, anak-anak diajar belajar sambil bermain.

Menurut Anies anak-anak di TK sudah diajarkan calistung. Tujuannya supaya lolos seleksi masuk SD. "TK itu bukan persiapan untuk masuk SD," katanya. Sebab di dalam jenjang TK sendiri, ada konten pembelajaran yang harus ditanamkan. Seperti penanaman karakter jujur, mandiri, gotong royong, dan sejenisnya.

Rencana memasukkan TK dalam program wajib belajar, menambah panjang target pemerintah Kabinet Kerja. Sebelumnya pemerintah memasang target wajib belajar 12 tahun atau sampai SMA. Target ini melanjutkan program sebelumnya yakni wajib belajar 9 tahun atau sampai SMP.

Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, sah-sah saja pemerintah menaikan program wajib belajar. Baik itu wajib belajar 12 tahun. Maupun memasukkan TK menjadi bagian dari program wajib belajar.

"Tapi pemerintah juga harus sadar bahwa program wajib belajar 9 tahun saja belum beres," katanya. Di antara yang dia sorot adalah urusan guru. Menurut Sulistyo akhir tahun ini seluruh guru harus berkualifikasi pendidikan sarjana (S1) dan sudah disertifikasi.

Namun pada kenyataannya masih banyak guru yang belum bergelar sarjana. Selain itu juga masih banyak guru berlum disertifikasi profesi. "Bahkan informasinya tahun ini kuota sertifikasi guru diturunkan," ujarnya. (wan/end)

Berikut adalah perbedaan sekolah Negeri dan Swasta secara garis besar :
1. Dari Segi Kepemilikan
Sekolah Negeri : Milik umum dan dibiayai oleh negara dari pemerintahan pusat /pemerintahan daerah. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Sekolah Swasta : Milik perseorangan / sekolompok orang.

2. Dari Segi Iuran SPP (Sumbangan Penunjang Pendidikan)
Sekolah Negeri : Tidak dipungut SPP untuk SD, SMP/sederajat karena telah disokong oleh program BOS sedangkan untuk SMU/sederajat biaya SPP relatif terjangkau sehingga masih dapat dirasakan oleh masyarakat kurang mampu.
Sekolah Swasta : SPP sekolah bervariatif sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemilik / pengelola sekolah tersebut dan biasanya relatif lebih mahal dibandingkan sekolah negeri.
3. Dari Segi Status Staff Pengajar
Sekolah Negeri : Tenaga pengajar mayoritas berstatus pegawai negeri dan jika kekurangan tenaga pengajar sekolah diperbantukan guru honorer. Dari status guru honorer juga dapat diajukan menjadi pegawai negeri.
Sekolah Swasta : Tenaga pengajar adalah pegawai swasta.
4. Dari Segi Pendanaan
Sekolah Negeri : Hampir seluruh operasional biaya ditanggung oleh negara, seperti untuk SD, SMP/sederajat telah digratiskan SPPnya. Untuk menyukseskan program wajib belajar dasar 9 tahun yakni SD, SMP/sederajat pemerintah telah membuat program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang membiayai keperluan-keperluan penting dalam proses pembelajaran,
Pemerintah juga membuat program Bidik Misi bagi calon mahasiswa yang tidak mampu tetapi berprestasi untuk mendapatkan beasiswa belajar di Perguruan Tinggi Negara yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara.
Sekolah Swasta : Hanya mendapatkan sedikit bantuan dari Pemerintah, sehingga untuk pembiayaan operasional sekolah keseluruhan dibebankan kepada siswa.

5. Dari Segi Tujuan Pendirian
Sekolah Negeri : Didirikan oleh Pemerintah untuk memberikan layanan di bidang pendidikan kepada masyarakat tanpa mengharapkan keuntungan.
Sekolah Swasta : Dalam pendirian sekolah swasta atas nama yayasan, biaya izin dan pajaknya lebih murah. Oleh karena itu, sekolah swasta yang mengatas namakan yayasan biasanya bertujuan sosial karena tidak memungut biaya sekolah yang memberatkan bagi anak dari ekonomi keluarga yang kurang mampu agar tetap dapat bersekolah. Namun dalam prakteknya sekolah yang berlabel yayasan sering menyalahgunakan hak tersebut dan tetap memaksakan anak dari ekonomi kurang mampu untuk membayar biaya pendidikan yang mahal dan memberikan tenggang waktu walaupun syarat permintaan pengurangan pendidikan telah lengkap seperti surat miskin dsb tetapi pihak sekolah hanya memberikan kompensasi dalam jumlah yang sedikit.
Sekolah swasta yang tidak mengatasnamakan yayasan biasanya bertujuan memberikan layanan di bidang pendidikan kepada masyarakat dengan mengharapkan balas jasa berupa keuntungan.

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget